suara-islam

Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, memang telah berakhir. Secara resmi kegiatan rutin 3 tahunan itu telah ditutup pada Ahad malam (1/7/2012) kemarin. Hasilnya, ada banyak sekali persoalan yang terjawab yang menjadi fatwa MUI.

Persoalan-persoalan itu dibagi menjadi tiga tema utama, yakni Masail Asasiyyah Wathaniyah, Masail Diniyah Waqi’iyah Mu’ashirah dan Masail Qanuniyah.

Pertama, dalam Masail Asasiyyah Wathaniyah, MUI diantaranya memfatwakan soal HAM, Demonstrasi dan Prinsip Pemilukada.

  • Plus 4.000 artikel Islami, 6.000 kitab, serta nasyid walimah & jihad.
    digitalhuda.com/?f1
  • Jual Jaket Motor Respiro Anti Angin dan Anti Air Cocok dipakai Harian maupun Touring
    www.JaketRespiro.com
  • Peluang Usaha Sambil Ibadah, Perwakilan Biro Umrah-Haji Plus dan Raih Reward Ratusan Juta Rupiah.
    www.rumahhajidanumrah.com
  • Sedia Baju Hamil, Baju Menyusui, Celana Hamil, Bra Menyusui, Nursing Pillow, Nursing Apron, dll.
    www.hamil-menyusui.com
  • Pusat Belanja Buku Islam Online Lengkap Dan Murni.
    tokopedia.com/tokobukumuslim
  • Film Rasulullah Muhammad SAW, Umar bin Khattab, Nabi Yusuf, Konspirasi Dajjal Akhir Zaman.
    rubystore.wordpress.com/

Soal implementasi konsep HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, MUI menetapkan bahwa HAM yang dipropagandakan kaum liberal dan sekuler wajib ditolak. “Setiap rumusan dan pelaksanaan HAM yang dianut dan dipropagandakan oleh kaum liberal dan sekuler yang bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, dan mengganggu keamanan serta ketertiban umum wajib ditolak.”

Soal etika berdemonstrasi dan kebebasan berekspresi, ditetapkan bahwa demonstrasi hukumnya mubah, bahkan bisa sunnah atau wajib. Tetapi jika demo dilakukan secara anarkhis dan merusak fasilitas umum, MUI mengharamkannya.

“Demonstrasi untuk al-amr bi al-ma’rûf wa al-nahy ‘an al-munkar; dijadikan sarana perjuangan (jihad)  untuk melakukan perubahan menuju suatu sistem nilai yang lebih baik berdasarkan al-Qur’an dan al-Sunnah, maka hal itu bernilai positif, sehingga hukumnya boleh (mubah), bahkan bisa berkembang menjadi sunnah atau wajib, tergantung pada qarinah (situasi dan kondisi)-nya.”

Sementara soal pemilihan umum kepala daerah, MUI menetapkan agar Pemilukada dilakukan melalui sistem perwakilan. MUI berpendapat demikian karena pemilihan langsung pasca reformasi membawa kemafsadatan lebih besar. “Berdasarkan prinsip mendahulukan mencegah kemafsadatan, pemilihan kepala daerah sebaiknya dilakukan dengan sistem perwakilan.”

Kedua, dalam Masail Diniyah Waqi’iyah Mu’ashirah, MUI diantaranya menatapkan hukum talak di luar pengadilan, penyiataan aset koruptor, hukuman bagi produsen, bandar, pengedar dan pengguna narkoba, hukum penempatan dana BPIH di bank konvensional, dan hukum vasektomi.

Berkaitan dengan talak di luar pengadilan, MUI memfatwakan bahwa talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya di luar pengadilan adalah sah. “Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar’i  yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan.”

Soal penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi, ditetapkan bahwa korupsi termsuk perbuatan ghuluw (curang), bukan tindak pencurian. Karena itu sanksi bagi koruptor adalah ta’zir. Berkaitan dengan harta hasil korupsinya, MUI menetapkan harta koruptor yang terbukti secara hukum merupakan hasil korupsi wajid diambil oleh negara.

“Aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti secara hukum berasal dari tindak pidana korupsi adalah bukan milik pelaku karena diperoleh dengan cara yang tidak sah. Maka dari itu, aset tersebut harus disita dan diambil oleh negara.”

Sementara berkaitan dengan hukuman bagi produsen, bandar, pengedar, dan penyalahguna narkoba, MUI menetapkan bahwa tidak boleh negara memberikan grasi kepada mereka. Ini berkaitan dengan sejumlah kasus pemberian grasi kepada pengedar narkoba oleh Presiden SBY.

“Pemerintah tidak boleh memberikan pengampunan dan/atau keringanan hukuman kepada pihak yang telah terbukti menjadi produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba.”

MUI juga menetapkan hukum penempatan dana BPIH di bank konvensional adalah haram. “Dana BPIH tidak boleh (haram) ditempatkan di bank-bank ribawi (konvensional); karena haji adalah perbuatan ibadah yang suci yang harus terhindar dari yang haram dan syubhat.”

Terkait dengan hukum Vasektomi, MUI menetapkan, “Vasektomi hukumnya haram, kecuali :  (a) untuk tujuan yang tidak menyalahi syari’at (b) tidak menimbulkan kemandulan permanen (c) ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula (d) tidak menimbulkan bahaya (mudlarat) bagi yang bersangkutan, dan/atau (e) tidak dimasukkan ke dalam program dan  methode kontrasepsi mantap.”

Ketiga, dalam Masail Qanuniyah, MUI juga membahas banyak sekali Rancangan Undang-undang yang kini tengah digodok Pemerintah bersama DPR. RUU yang menonjol yang disorot oleh MUI diantaranya RUU Pemilukada, RUU KKG, dan RUU PT.

Berkaitan dengan RUU Pemilihan Umum Kepala Daerah, MUI berpendapat, “Gubernur, Bupati, Walikota sebaiknya dipilih oleh DPRD Propinsi/ Kabupaten/ Kota, dan wakilnya dipilih oleh Gubernur, Bupati, Walikota terpilih.”

MUI menilai pemilihan kepala daerah secara langsung selama ini mafsadatnya (kerusakannya) lebih besar.

Sementara terkait RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender, MUI bersikap tegas. MUI menolak RUU berbau liberal itu. “RUU KKG bertentangan dengan ajaran agama Islam, Pancasila, dan UUD 1945. Ijtima Ulama mendesak DPR untuk menarik kembali RUU tersebut serta tidak meneruskan proses RUU tersebut.”

Terakhir, soal RUU Perguruan Tinggi, MUI menegaskan bahwa PT tidak boleh bersifat komersial. “Perlu ditegaskan Perguruan Tinggi tidak bersifat komersialisasi dan mempertegas keberpihakan kepada masyarakat yang kurang mampu.”


Redaktur: Shabra Syatila
Sumber: suara-islam

Sebarkan pada dunia: KLIK DI SINI